Previous Next

Jaga Stabilitas Pangan dan Kelancaran Logistik, Pemprov Babel Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi 2026

PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) berkomitmen menjaga kestabilan harga bahan pokok, kelancaran distribusi logistik, serta kelangsungan program pemenuhan gizi masyarakat. Langkah ini diperkuat melalui sinergi lintas sektor guna mengantisipasi gejolak ekonomi regional.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (5/10/2026).

Rakor nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.

Pertemuan hibrida ini membahas sejumlah isu krusial masyarakat, antara lain dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penyesuaian tarif angkutan udara, hingga dukungan pelaksanaan inspeksi standar kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi oleh Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) di tingkat kabupaten/kota.

Dalam pengarahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memprioritaskan keterjangkauan harga pangan bagi warga.

"Berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang paling mendasar, harga pangan kita harus murah. Bagian dari tugas pemerintah harus melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Berkaitan dengan harga-harga ini, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang keras, tegas, tentunya agar masyarakat mendapatkan harga pangan murah," ujar Tomsi Tohir.

Menanggapi arahan pusat, Sekda Fery Afriyanto mengonsolidasikan langkah strategis bersama perangkat daerah teknis di lingkungan Pemprov Babel. Pemerintah daerah siap memperkuat koordinasi dengan Perum BULOG Wilayah Babel untuk memastikan keterjangkauan beras SPHP, menjaga kelancaran pasokan BBM dan armada transportasi ke pulau-pulau, serta mendampingi Satgas MBG kabupaten/kota dalam pemenuhan standar gizi.

Fery Afriyanto menegaskan bahwa seluruh langkah ini bermuara pada perlindungan daya beli dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

"Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama seluruh instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah-langkah penanganan inflasi, pengawasan pasokan BBM, kelancaran angkutan, serta pendampingan program Makan Bergizi Gratis akan kita kawal secara optimal demi kesiapan dan kesejahteraan masyarakat Babel," pungkas Fery Afriyanto.

Rakor tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber utama lintas kementerian/lembaga dan BUMN yang memaparkan langkah strategis nasional:
1. Perum BULOG Pusat (Muhammad Wawan Hidayanto) memaparkan pemantauan stok pangan nasional, harga gabah dan beras, efektivitas penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga kelancaran rantai pasok ke wilayah kepulauan dan 3T.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) RI (Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono) menyampaikan rilis Indeks Harga Konsumen (IHK), Nilai Tukar Petani (NTP), statistik transportasi, serta pengawalan Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis data pengambil kebijakan daerah.
3. Kementerian Pertanian RI (Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH, Makmun) menekankan strategi pengolahan, pemasaran, dan ketersediaan pasokan komoditas peternakan pemicu inflasi seperti daging, telur, dan susu.
4. Kementerian Perhubungan RI (Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubud, Agustinus Budi Hartono) menguraikan kebijakan pengendalian tarif penerbangan, tingkat ketepatan waktu (on-time performance), serta kesiapan armada udara.
5. Badan Gizi Nasional (BGN) (Sekretaris Utama, Lili Khamiliyah) menjelaskan petunjuk teknis inspeksi dan standar kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program MBG

Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Daerah Provinsi Babel, Kepala Bappeda, Kepala Bakuda, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas PUPRPRKP, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, serta pejabat terkait lainnya.