Pemprov Babel Usulkan 5 Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kepada Kemenkomarves

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) menyampaikan 5 usulan prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Babel yang akan di bahas pada Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) RI yang akan diselenggarakan pada 11-12 Oktober 2021 mendatang.

Kelima usulan tersebut yakni, usulan konektivitas yang meliputi pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Pulau Pongok, Pelabuhan Tanjung Pandan vs pelabuhan Tanjung Batu, Pelabuhan Pangkal Balam, Pelabuhan Tanjung Ular dan Bandar Udara Hanandjoeddin; sektor pariwisata yakni, KSPN Tanjung Kelayang, KEK Pariwisata Tanjung Gunung dan Sungailiat; SDA dan Rekayasa Pantai meliputi penyediaan air baku di Kawasan Strategis dan Kota Pangkalpinang, Daerah Irigasi (DI) Desa Rias; ESDM yakni transformasi ekonomi pertambangan ke pariwisata, hilirisasi timah dan mineral ikutan; dan usulan terakhir yakni, pengembangan ekonomi kawasan yang meliputi Kawasan Industri Sadai ditambah akses jalan, Food Estate Batu Betumpang serta Belitung Multi Fisheries Estate (BMFE). 

Sebelum kelima usulan tersebut dibahas, Rahman Hidayat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air terlebih dahulu meminta agar usulan dapat dikerucutkan berdasar prioritas dan prosesnya saat ini, untuk kemudian dibahas dalam rakor yang akan dipimpin langsung oleh Menkomarves RI, Luhut Binsar Panjaitan. 

“Pada kesempatan ini, kita akan membahas persiapan paparan yang nantinya akan disampaikan oleh Gubernur Babel kepada menteri terkait, pada rakor yang akan datang. Oleh karenanya, akan efektif bila topik paparan lebih fokus sehingga bisa kita kawal bersama," ujar Rahman Hidayat saat membuka Kegiatan Rakor Teknis Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara virtual, Jumat (1/10/2021). 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto mengatakan, pada prinsipnya, Pemprov. Babel akan menyiapkan dan menyinkronkan langkah strategis agar substansi materi nanti dapat lebih terfokus. 

Menambahkan, Kepala Bappeda Babel, Ferry Insani, menyebut bahwa secara teknis usulan yang sudah disampaikan akan fokus berdasarkan prioritas dan urgensinya. Dan pengembangan pelabuhan akan menjadi prioritas. 

Berdasarkan data, Pelabuhan Pongok dan Tanjong Batu saat ini sudah memulai proses. Sedangkan Pelabuhan Pangkalbalam yang pada tahun 2021 sudah dianggarkan oleh Kementerian Perhubungan, di ditangguhkan karena terkendala adanya pendangkalan alur. 

“Jadi, mengenai pelabuhan sudah clear Pak. Kami saat ini fokus pada keberlanjutan Pelabuhan Pangkal Balam dan Pelabuhan Tanjung Gudang, karena Pelabuhan Pongok, Tanjung Batu dan Tanjung Ular sudah mulai berjalan. Yang kedua di sektor pariwisata, untuk KSPN Tanjung Kelayang sudah berjalan, namun yang perlu didorong adalah KEK Tanjung Gunung dan Sungailiat yang sampai saat ini belum final. Kendala awal terkait overlapping antara kawasan tambang dan pariwisata. Pada tahun 2019, kedua KEK ini sudah disetujui dengan catatan, bahwa ada perjanjian dengan PT Timah dan saat itu sudah kita fasilitasi. Inilah yang ingin kami tindaklanjuti agar penetapan KEK dapat segera direalisasikan. Selain itu, kita juga ingin memfokuskan geopark di Pulau Belitung. Ini merupakan upaya kita sebagai bentuk transformasi dari sektor tambang ke sektor pariwisata,“ papar Kepala Bappeda.

“Lebih lanjut yang perlu ditekankan adalah, terkait penyediaan air baku untuk minum di Pangkalpinang, karena suplainya selama ini mengandalkan air kolong bekas penambangan timah. Sedangkan penyediaan air baku untuk Kawasan Industri Sadai, sudah masuk pada APBN Tahun 2022," tambahnya. 

Sementara Plt. Kepala Dinas ESDM, Amir Syahbana memfokuskan hilirisasi pada produk pertambangan yang perlu disikapi. Terutama tentang  maraknya penjualan sisa hasil tambang yang diperdagangkan antar pulau.

“Kita juga ingin mengusulkan peningkatan besaran royalti timah yang saat ini masih 3%,“ ujarnya.  

Menanggapi paparan tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Rahman Hidayat menyampaikan bahwa fokus pembangunan dan pengembangan di Bangka Belitung sudah sejalan dengan apa yang diusulkan sebelumnya.

“Jadi nanti pada intinya, perlu disampaikan progres dan kendala serta bagaimana tindak lanjut yang diharapkan. Sehingga, nanti pada saat rakor dengan menteri terkait, dapat fokus dalam menentukan langkah-langkah strategis yang akan disusun. Untuk itu, materi usulan dapat terlebih dahulu disampaikan ke Kemenkomarves serta kepada kementerian terkait lainnya,“ pungkasnya.  

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Imelda
Fotografer: 
Iyas Zi
Editor: 
Dini