Previous Next

Hati-Hati Inflasi, Presiden RI Berikan Arahan Pengendaliannya di Daerah

PANGKALPINANG - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin didampingi Sekretaris Daerah  (Sekda) Prov. Kep. Babel Naziarto beserta kepala dinas terkait di lingkungan Prov. Kep. Babel mengikuti pertemuan Presiden RI dengan Kepala Daerah secara hybrid.

Pertemuan terkait pengendalian inflasi di daerah, di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kep. Babel, Senin (12/9/2022).

Presiden Joko Widodo meminta agar gubernur/bupati/walikota dapat bekerja bersama seperti saat bekerja serentak mengatasi Covid-19. 

"Saya yakin inflasi di tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5. Sudah ada Surat Edaran (SE) Mendagri, Permenkeu, bahwa dua persen dari Dana Alokasi Umum. Kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH) bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa bansos, terutama untuk rakyat yang sangat membutuhkan," ujarnya. 

Presiden Jokowi juga mengatakan, kenaikan harga barang jasa merupakan hal yang paling ditakuti negara. Harus berhati-hati dengan satu kata 'inflasi'. 

"Kita harapkan negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Kalau kita lihat posisi hari ini, 2 persen dana transfer umum masih Rp 2,17 triliun. Belanja Tak Terduga Rp 16,4 triliun baru digunakan Rp 6,5 triliun, artinya ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana ini. Juga oleh provinsi, kabupaten/kota. Karena posisi APBD saat ini realisasi 47 persen masih kecil, segera realisasikan di Oktober, November, dan Desember," jelasnya. 

Dikatakannya, kontribusi APBD dalam pertumbuhan ekonomi sebuah daerah sangat besar. Ia juga mengingatkan bahwa akibat inflasi itu terutama berkaitan dengan harga pangan. 

"Hati-hati, kontribusi inflasi terhadap kemiskinan 74 persen. Harga naik, kemiskinan ikut naik, hutang naik. Hati-hati, harga beras naik meskipun hanya 20 sampai 500 rupiah. Segera intervensi, karena menyangkut kemiskinan di daerah, itu langsung bisa naik angka kemiskinannya," imbaunya. 

Presiden Jokowi juga meminta agar kabupaten/kota yang tertinggi tingkat inflasinya agar segera melakukan intervensi di lapangan. Juga 5 provinsi dari 10 yang tertinggi inflasinya lakukan intervensi, di antaranya Jambi, Sumatera Barat, Kep. Babel, Aceh dan Kepri. Karena jika tidak diintervensi, ini akan berdampak kepada naiknya angka kemiskinan. 

Ditegaskannya agar para kepala daerah tidak perlu ragu untuk menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Permenkeu dan Surat Edaran dari Kemendagri, asalkan anggaran tersebut penggunaannya betul-betul untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM. 

Menanggapi arahan dari Presiden Jokowi, Pj. Gubernur Kep. Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa Presiden menegaskan daerah harus mengendalikan dengan cara-cara yang lebih kuat. 

"Tadi untuk Kep. Babel ada perhatian khusus, dikatakan 5 dari 10 provinsi dengan inflasi tertinggi berada di Sumatera dan tak tahu penyebabnya. Komponen pesawat udara masih besar kemudian yang lain-lain juga perkuat kerja sama antar daerah, di mana kita harus memetakan sumber barang-barang, sehingga kita bisa membelinya dengan biaya yang efisien," terangnya. 

Menindaklanjuti hal ini, nanti malam Pj. Gubernur beserta jajaran akan berdiskusi dengan para pedagang besar dan besok dirinya juga akan bertemu dengan para bupati dan walikota.

Hal senada ditegaskan oleh Sekda Naziarto, bahwa malam ini Pj. Gubernur Kep. Babel beserta jajaran mengambil langkah cepat dengan mengadakan pertemuan dengan para distributor sembako, berdiskusi untuk mencari solusi segera sesuai arahan Presiden Jokowi.