Tiga Fungsi Kebijakan Umum APBD

Diskominfo (Mon, 22 Jun 2009 at 14:31)

Pangkalpinang - Sedikitnya terdapat tiga fungsi Kebijakan Umum APBD (KUA) jika ditinjau dari cakupan dan cara penetapannya. Fungsi tersebut di antaranya, sebagai acuan bagi seluruh komponen daerah karena memuat seluruh kebijakan publik, pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan serta untuk menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Dikatakan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali, kebijakan umum APBD tahun 2010 yang disusun pemerintah provinsi adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun yang ditetapkan secara bersama antara pemerintah daerahdengan DPRD. Selanjutnya kebijakan ini dijadikan dokumen dalam penyusunan prioritas anggaran sementara (PPAS) dan RAPBD tahun anggaran 2010.

"Kebijakan ini untuk menuju tercapainya cita-cita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu semua kegiatan harus berpedoman kepada visi dan misi provinsi. Kita sadari sangat banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan," jelasnya saat kegiatan Rapat Paripurna Penyampaian Rencana KUA, di Gudung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (22/6).

Lebih jauh dijelaskan, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan nasional tahun 2010 yang merupakan pegangan bagi pemerintah baru yang akan bertugas pada periode 2009-2014 yaitu melakukan pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.

Tema ini dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan nasional di antaranya, pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, melakukan peningkatan sumber daya manusia Indonesia, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, pemulihan ekonomi dengan didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi serta melakukan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

"Dalam skala ekonomi nasional, kondisi ekonomi makro nasional adalah pertama, sebagai dampak dari gejolak eksternal, stabilitas ekonomi mengalami tekanan yang cukup berat. Keseluruhan tahun 2008, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.681 per dolar AS atau melemah 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju inflasi mencapai 11,1 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,6 persen," ungkap Gubernur.

Di tahun 2008, cadangan devisa mencapai USD 51,6 miliar. Gubernur mengatakan, jumlah cadangan devisa tersebut turun USD 5,3 miliar dibandingkan tahun 2007. Tekanan terhadap stablitas moneter terus berlanjut hingga memasuki tahun 2009. Akhir bulan Maret 2009, nilai tukar rupiah mencapai Rp 11,575 per USD dan laju inflasi setahun mencapai 7,9 persen.

Dalam kondisi eksternal yang cukup berat, jelas Gubenur, mementum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Tahun 2008, ekonomi tumbuh 6,1 persen lebih rendah dari tahun 2007 yang besarnya 6,3 persen. Pertumbuhan ekonomi didukung investasi yang meningkat, kemampuan ekspor barang dan jasa yang cukup terjaga serta ditopang oleh daya beli masyarakat yang membaik. Dalam keseluruhan tahun pertumbuhan modal tetap bruto tumbuh 11,7 persen, penerimaan ekspor meningkat 9,5 persen dan konsumsi masyarakat meningkat 5,3 persen.

"Terjaganya momentum pertumbuhan ikut meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Bulan Meret 2008, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 35,0 juta orang atau 15,4 persen atau berkurang 2,2 juta dibandingkan pada Maret 2007. Agustus 2007 hingga Agustus 2008 tercipta lapangan kerja baru bagi 2,6 juta orang, sehingga pengangguran terbuka menurun dari 10,0 juta orang atau 9,1 persen menjadi 9,4 juta orang atau 8,4 persen," kata Gubernur.(diskominfo babel)