SEPAKAT Solusi Tepat Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin aturan yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan kedua yaitu peningkatan pendapatan. Adanya undang-undang tersebut, Pemerintah perlu lebih ekstra mencari formula yang tepat agar negara bisa hadir dan bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 adalah 25,95 juta orang atau sekira 9,82%. Dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dibawah rata-rata angka nasional. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah penduduk miskin adalah 76,26 ribu orang atau 5,25%. Berdasarkan Perpres nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018. Di tahun 2018 ini, prioritas nasional penanggulangan kemiskinan menitikberatkan pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40% penduduk berpendapatan rendah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).

Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia sangat beragam. Keragaman Indonesia itu kita mengenal adanya kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Ada daerah industri ada juga daerah agraris, namun tidak ada kebijakan satu untuk semua bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya keberagaman yang dikemukakan diatas, bukan perkara yang mudah untuk memerangi kemiskinan ini. Berbagai cara sudah banyak dilakukan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah.

Salah satu usaha untuk pengentasan kemiskinan pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan dalam jangka panjang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Survei dari sejumlah pihak, termasuk Bank Dunia menunjukkan, PKH efektif menurunkan kemiskinan. Kemensos juga memiliki program lain yang membantu masyarakat miskin seperti Beras Sejahtera, bantuan hunian sederhana dengan nama Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Selain itu, pemerintah juga membuat progam seperti Kartu Indonesia Pintar  (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan semua program ini, pemerintah ingin mendorong angka kemiskinan menjadi tinggal satu digit.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/ 2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali). Verivali dilakukan menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) sebagai basis data terpadu yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) beras sejahtera (rastra) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). melalui aplikasi SIKS-NG nantinya akan terus "update" data masyarakat miskin dan pemerintah daerah akan mengirimkan data terbaru tersebut dua kali dalam setahun (enam bulan satu kali).

Terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin, diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Tantangan ke depan adalah bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Sepakat merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut.

SEPAKAT adalah Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu yang merupakan suatu aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti (evidence based ) sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran. SEPAKAT merupakan inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk penyusunan analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. SEPAKAT dalam perencanaan didukung oleh data Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) dan data daerah yang sudah terstandarisasi. Kemudian ada opsi intervensi kebijakan yang sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan berdasarkan hasil analisis. Dalam hal penganggaran SEPAKAT bisa digunakan dalam menentukan alokasi dana untuk implementasi program sesuai intervensi pilihan. Dua pendekatan dalam melakukan simulasi anggaran yaitu pagu indikatif dan jumlah kebutuhan dengan output berupa formulir Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk penganggaran program penanggulangan kemiskinan.

Tujuan sepakat ada tiga yaitu mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah, mengoptimalkan pemanfaatan DATA (Susenas, Sakernas, Podes, BDT, data sektor dan data daerah), otomatisasi proses. SEPAKAT ini merupakan pengembangan dari alat analisa dan sistem yang telah dikembangkan oleh Bappenas yaitu Perencanaan penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada kemiskinan (P3BM) dan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU). Ditahap selanjutnya SEPAKAT berintegrasi dengan SnaPA (Sub National Proverty Assesment sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia) dengan memanfaatkan data makro dan mikro yang berasal dari BPS, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan SEPAKAT merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Presiden No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tertera pada hal 1.76 Buku II RPJMN 2015-2019-Pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Kemiskinan dan Instrumen Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro-Poor Planning, Budgeting, dan Monitoring.

Bappenas telah meluncurkan dan memperkenalkan SEPAKAT kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional bulan Mei 2018. Pasca peluncuran tersebut, daerah telah menyampaikan ketertarikannya dan kebutuhan untuk memanfaatkan SEPAKAT dengan tujuan mempermudah daerah dalam pemanfaatan data mengerjakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.

Semoga SEPAKAT ini aplikatif dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

 

 

 

 

Penulis: 
Lely Idayah,S.Sos (Perencana Pertama Bappeda)
Sumber: 
Dinas Kominfo