RAPBD 2010 Disetujui Dewan

diskominfo (Tue, 15 Sep 2009 at 13:57)

Pangkalpinang - Setelah melalui pembahasan alot, akhirnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyetujui RAPBD provinsi tahun 2010. Lima fraksi saat Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di Ruang Paripurna DPRD provinsi, Selasa 15 September 2009 menyatakan sikap menyetujui agar RAPBD tersebut diperdakan.

Sidang paripurna untuk yang terakhir kalinya bagi anggota DPRD periode 2004 hingga 2009 tersebut dipimpin langsung Munir Saleh, Ketua DPRD dan di dampingi Rustam Effendi dan Farid Effendi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tampak hadir pada kesempatan itu, Eko Maulana Ali dan Syamsuddin Basari, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Imam Mardi Nugroho Sekda Provinsi, Brigjen Pol Anton Setiadi Kapolda, kepala dinas, badan serta unsur Muspida di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Syamsuhardi, juru bicara Fraksi PDIP saat menyampaikan pendapat akhir fraksi mengatakan, dengan usulan anggaran tahun 2010 nanti, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembahasan RAPBD ini tidak ditemukan masalah, sebab selama proses pembahasan berlansung lancar.

"Mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat nanti, hendaknya dapat dilakukan seleksi dengan benar. Sehingga dana bantuan tersebut tepat sasaran, dan tidak yang itu-itu saja sebagai penerima bantuan," kata Syamsuhardi, Selasa 15 September 2009.

Selain itu dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) jangan terkesan dipaksakan. Syamsuhardi mengharapkan pemerintah lebih berhati-hati dalam menerapkan atau menargetkan pendapatan DAU. Ada baiknya pemerintah mencari sumber pendapatan dari sektor lain.

Sementara Eka Mulya Putra, juru bicara Fraksi PPP menjelaskan, APBD sangat berguna bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu dengan dana APBD tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai penyaluran dana bantuan sosial, diharapkan pemerintah dapat lebih transparan dan untuk pemberian batuan Umroh kepada masyarakat harus lebih selektif.

"Jangan sampai masyarakat yang dibiayai pergi Umroh oleh pemerintah merupakan masyarakat yang tergolong mampu.Mengenai program Kupem, kita sangat mendukung. Diharapkan program ini dapat memberi dampak mensejahterakan masyarakat," kata Eka.

Hal senada disampaikan Zulkarnain Syamsuddin, juru bicara Fraksi Golkar. Fraksi Golkar mengharapkan pelaksanaan APBD 2010 dapat mensejahterakan, membuat masyarakat berdaya guna serta dapat menjadi penggerak pembangunan. Dikatakan Syamsuddin, mengenai alokasi dana pendidikan di tahun 2010 masih relatif kecil, dan jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

"Tahun 2009, dana pendidikan dianggar 17 persen dari total APBD provinsi. Dan di tahun ini (2010) anggaran tersebut berkurang menjadi 11 persen. Pengganggaran dana pendidikan sangat perlu, sebab ini untuk meningkatkan sumber daya manusia di Bangka Belitung," jelasnya.

Juru bicara Fraksi Kerakyatan, Ridwan Thalib mengatakan, kendati memasuki masa akhir pengabdian anggota dewan, namun pembahasan RAPBD tahun 2010 dapat terselesaikan dengan baik. Dalam pelaksanaan anggaran ini ke depan hendaknya dapat menjawab tantangan menghadapi krisis global. Sekarang ini pemerintah provinsi masih terfokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur, sementara alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan masih minim.

"Diharapkan dalam ABT 2010 nanti, dapat mengalokasikan dana tersebut lebih banyak," jelasnya.

Penyampaian pendapat akhir fraksi anggota DPRD provinsi ditutup Aleksi Yanuar juru bicara Fraksi PBB. Pada kesempatan itu ia mengatakan, upaya peningkatan di sektor pertanian cukup gencar dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sayangnya pembangunan infrastruktur seperti irigasi masih belum dapat digunakan secara maksimal, sehingga masyarakat masih menerapkan sistem persawahan tadah hujan.

"Mengenai keberadaan sejumlah perkebunan sawit di Bangka Belitung, fraksi kami menilai masih tidak memberikan kontrobusi yang jelas untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Sementara Eko Maulana Ali Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat menyampaikan sambutan mengucapkan terima kasih telah selesai dan disahkanya APBD tahun 2010. Ia menambahkan, pemerintah semakin gencar melakukan pembangunan guna menunjang perkembangan sektor parisiwasa. Upaya menunjang bangkitnya sektor ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dan handal.

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berdampak terhadap terjadi peningkatan belanja daerah hingga Rp 1,1 triliun di tahun 2010. Gubernur menambahkan, tentunya dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut pelaksanaan anggaran dan proses pengawasan akan semakin berat. Anggota dewan dapat melakukan pengawasan, sehingga program dapat langsung menyentuh masyarakat.

"Mengenai usul dan saran yang disampaikan juru bicara fraksi saat penyampaian pendapat akhir faksi akan kita tampung dan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," katanya.(diskominfo babel)