Program Usaha Agribisnis Pedesaan Memakai Dana APBN 10 Miliar Untuk 80 Desa.

Diskominfo (Tue, 31 Aug 2010 at 13:03)

Pangkalpinang – Badan Koordinasi Penyulhan (BAKORLU) sudah menjalankan program monitoring dengan bidang-bidang yang bersentuhan dengan penyuluhan sektor pertanian, perikanan dan perhutanan. Dan pada program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) untuk tahun depan, Bakorlu sudah mendapat anggaran dana dari APBN sebesar 10 Miiliar. Program ini di coba ke 80 desa di Bangka Belitung, dimana setiap desa mendapatkan 100 juta untuk dibidang pertanian.

BAKORLU ini mempunyai tugas melayani pada bidang penyuluhan kepada Dinas Kehutanan,  Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan DR.Ir. Rofiko H. Mukmin, MTP di ruang Media Center Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika saat acara jumpa pers pada hari senin 30 Agusus 2010.

BAKORLU yang baru saja sekitar dua bulan ditetapkan menjadi SKPD  sesuai Perda nomer 2 tahun 2010, sudah mendapatkan anggaran dana dari APBN sekitar 2,97 Miliar, “ tetapi karena waktu itu belum SKPD maka dana-dana tersebut dititip di masing-masing SKPD yang tersebut tadi,” ucap Rofiko.

Selain program PUAP ada juga mensosialisasikan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada Kelompok Tani , dimana setiap individu yang terdaftar sebagai kelompok tani, bisa mendapatkan kredit Rp. 5,5 – 8,5 juta untuk usaha dibidang komoditi kehutanan.

Kemudian ada SKIM  kredit dengan pola penjamin untuk UMKM sektor pertanian, yang semacam Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, dan Syariah Mandiri.

”Ketiga program ini yang sedang dijalankan oleh BAKORLU. Untuk PUAP sendiri sebenarnya sudah dijalankan oleh Badan Ketahanan Pangan sejak 2010, tapi nanti mulai 2011 BAKORLU yang akan menjalankan program ini,” ujar Rofikko.

BAKORLU sebagai penunjang pelayanan informasi mempunyai 300-an orang penyuluh, yaitu penyuluh pertanian, perikanan, peternakan dan mereka tinggalnya di desa di enam Kabupaten dan satu kota.

”Berkaitan dengan hal ini kita sudah datang ke pemerintah pusat ke Departemen Kelautan dan Perikanan, yang nantinya kita akan dibantu sebanyak 200 penyuluh perikanan dari pusat,” terangnya.

Pada tahun ini pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran yang sudah dijalankan  sebesar 1,15 Trilliun untuk mengangkat penyuluh di sektor pertanian dengan pimpinan proyeknya oleh Kepala Bidang Kemitraan Hibson Effendi, ST. Dan biaya operasional ini langsung ditransfer ke para penyuluh, begitu juga untuk program PUAP yang langsung uangnya diberikan ke kelompok.

Dalam bekerja, para penyuluh ini akan dipantau prestasinya oleh Koordinator Penyuluh Kejorawati , ST dari tahun ke tahun yang diperiksa di buku-buku pekerjanya, dan Hibson Effendi akan mengevaluasi kinerja para pekerja di bidang kemitraan antara penyuluh di lapangan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang sektor pertanian,  perikanan dan kehutanan.

”Dibagian Penguatan kelembagaan untuk balai penyuluh pertanian kita memiliki 26 balai penyuluh pertanian di kecamatan dan kita masih kekurangan 14 balai penyuluh pertanian, dimana Bangka memiliki 40 kecamatan, maka dari itu dari segi sarana dan prasarana belum memadai,” ungkap Rofiko.

”Dalam menggunakan anggaran  Bakorlu harus berhati-hati supaya anggaran tidak dipakai untuk tujuan yang tidak benar, maka dari itu Bakorlu memeriksa 152 kepala daerah yang sudah mendapatkan izin dari presiden, sebagai langkah pengantisipasian praktek tindak pidana korupsi,” lanjutnya.(K5)