Program KTM Batu Betumpang Terealisasi

diskominfo babel (Wed, 29 Apr 2009 at 14:50)

Pangkalpinang – Akhirnya perjuangan panjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kecamatan Toboali terkabul. Sebab program yang dirintis sejak tahun 2006 lalu tersebut telah mendapat persetujuan menteri, Rabu 22 April lalu. Untuk tahap awal, diperkirakan sekitar 50 miliar dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan (Disnakertran) Bangka Belitung, Soewargo menjelaskan, pembangunan Kota Terpadu Mandiri ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima tahun lebih. Dalam pembangunan kota tersebut ditopang 18 departemen sesuai dengan bidang masing-masing.

Dicontohkan Kadisnakertran, untuk Dinas Pendidikan dapat berperan melakukan pembangunan fasilitas pendidikan. Sedangkan Dinas Kesehatan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dan Dinas Pekerjaan Umum membangun infrastruktur dengan melakukan pembangunan jalan. Sementara Dinas Perdagangan juga mengambil peran dengan membangun kawasan perdagangan. “Untuk pencanangan Kota Kawasan Terpadu tersebut, gubernur mengharapkan dapat dilakukan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, atau setidaknya oleh menteri,” jelas Kadisnakertran, di Hotel Seratta, Pangkalpinang, Rabu (29/4). Pembangunan Kota Terpadu Mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Menurut Kadisnakertran, kawasan ini dibangun di wilayah transmigrasi dengan luas kota minimal 18 ribu hektare. Jumlah masyarakat transmigrasi dan warga asli di lokasi tersebut minimal ada 4500 kepala keluarga.

Mengenai lahan untuk melaksanakan program ini sudah tersedia, dan nantinya di atas lahan tersebut dibangun kota kecil. “Produksi (hasil pertanian dll) warga transmigrasi bisa diolah di kota tersebut, sampai menjadi barang jadi, sehingga memiliki nilai tambah. Efek yang diharapkan, dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan transmigrasi,” kata Kadisnakertran. Sementara Syamsudin Basari, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan program-program tersebut diikuti oleh Bappeda. Jika ada usulan dari dinas di Pemda Belitung maupun Belitung Timur diinformasikan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dapat disinkronkan. (diskominfo babel)