Peran Penting Otonomi Daerah Dalam Penataan Ibukota Provinsi

Oleh: Adi Tri Saputra
Pranata Humas Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Kekayaan Sumber daya alam adalah suatu warisan dari Sang pencipta bagi umatnya dalam menikmati keberlangsungan hidup didunia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni, hampir di setiap belahan bumi yang ada di daerah tersebut menyimpan butiran kekayaan alam yakni butiran biji timah. Sejak ratusan tahun yang lalu penambangan biji timah terus dilakukan di berbagai sudut bumi di Negeri Serumpun Sebalai tercinta.

Kota Pangkalpinang merupakan wajah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah seluas 118,41 km2 dan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 328,167 jiwa dengan kepadatan 1.955 jiwa/km2. Tepatnya di tengah pusat kota, Kota Pangkalpinang dibelah oleh Sungai Rangkui yang membelah kota dengan julukan BERARTI (bersih, Aman, Rapi, Tertib, Indah), Kota yang berpusat di Jalan Merdeka sebagai titik nol kilometer kota.

Semenjak terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi, hingga detik ini tak nampak wajah ibukota seperti tanpa wajah. Bukankah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai negeri serumpun sebalai sebagai penghasil Biji Timah terbesar ke dua di dunia. Jika bercermin pada Provinsi atau daerah lain di Indonesia bahkan negara lain, tentunya hampir disetiap daerah maupun negara mempunyai Tugu/monumen bahkan Icon yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan para pengunjung /wisatawan untuk mengabadikan moment bahwa telah pernah mengunjungi ibukota tersebut.
Pertanyaannya apa yang menjadi sejarah ciri khas Provinsi Bangka belitung ? Pasti hampir seluruh masyarakat Bangka Belitung maupun masyarakat luar mengatakan bahwa Bangka Belitung kaya akan timah.

Tanpa kita sadari, kekayaan alam yang semenjak ratusan tajun lalu terus ekplorasi secara besar besaran, seakan lupa akan pentingnya arti sebuah wajah ibukota sendiri, sehingga wajar jika saya katakan bahwa Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi adalah ibukota tanpa wajah. Bukankah sudah selayaknya sebagai ibukota semestinya punya ciri khas yang melambangkan bahwa inilah wajah ibukota. Sampai saat ini, tak ada Monumen/Tugu Timah yang berdiri kokoh di tengah ibukota Provinsi.

Lambat laun, Keberagaman pola hidup mulai dari sumber mata pencaharian, pembangunan, perekonomian, sosial, budaya hingga tren gaya hidup serta pola pikir masyarakat di ibukota Provinsi terus mengalami perkembangan yang tak kalah pesatnya jika dibandingkan ibukota lainnya diindonesia. Meski hanya berpenduduk sekitar tiga ratusan ribu lebih. Kota Pangkalpinang sudah semestinya menjadi faktor utama daya tarik para pengunjung daerah Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 adalah 200.326 orang dengan komposisi 102.795 laki-laki dan 97.531 perempuan. Pusat pemerintahan Kota Pangkalpinang yang terletak di bukit intan dengan sistem komplek pemerintahan tersentralisasi di bukit intan. Lambat laun semakin menunjukan pertumbuhan penduduk yang kian tumbuh pesat. Tak hanya penduduk, dari sisi perekonomian, pembangunan pun ikut merangkak naik.

Jika di telaah lebih mendalam, dengan kekayaan sumber alam seperti Pariwisata serta pertambangan biji timah terbesar no dua didunia tersebut, seharusnya Negeri Serumpun sebalai sudah semestinya menjadi salah satu daerah terkaya diindonesia. Jika mengacu pada perundang undangan yang telah ditetapkan bahwa Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang terdapat dalam bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah jelas mengatur bahwa segala potensi dan pengembangan suatu daerah dengan berciri khas suatu daerah tersebut dapat disesuaikan dengan daerah tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Dengan dikeluarkannya Undang- Undang yang mengatur otonomi daerah maka suatu daerah telah mempunyai peran yang penting serta dijamin Undang – Undang untuk mengolah, mengatur serta menjamin kesejahteraan bagi keberlangsungan masyarakat didaerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah sudah selayaknya Pemerintahan Daerah dituntut lebih dalam mewujudkan apa yang telah ditetapkan sesuai dengan otonomi daerah. Terlepas dari kekayaan dan kekhasan sumber daya alam serta merta daerah yang ada harus melahirkan generasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan bersama, Provinsi Kepulauan Bangka belitung merupakan Provinsi ke- 31 di Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Undang- Undang no 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003.

Pemekaran wilayah yakni bertambahnya empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, terhitung semenjak tahun 2000 Provinsi Babel menjadi Provinsi Sendiri. Majunya suatu perekonomian di suatu daerah/negara tentunya tak lepas dari peran rakyat/masyarakatnya dalam pembangunan, Masyarakat pun mempunyai peran besar dalam mensyiarkan segala bentuk informasi bagi kemajuan suatu daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat lainnya.

Tepat tanggal 27 Juni 2018 mendatang, kota pangkalpinang sedang mencari sosok kepala daerah yang mempunyai kredibilitas tinggi, tentunya harus ditopang dengan program yang jelas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebagai ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya Kota Pangkalpinang mengemban amanah yang berat terutama penanganan tata kota yang menjadi parameter kemajuan suatu wilayah lainnya. Ditetapkan sebagai ibu kota provinsi yang difokuskan sebagai pusat perdangangan, perekonomian dan bisnis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah selayaknya Kota Pangkalpinang mulai berbenah menata wajah ibukota Provinsi Bangka Belitung tercinta.

Menyikapi hal tersebut, Peran Penting Otonomi Daerah dalam Penataan Ibu Kota Provinsi sangat dibutuhkan. Seluruh lapisan masyarakat baik pejabat pemerintahan maupun masyarakat harus saling bahu membahu membangun Negeri Serumpun Sebalai, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, sesuai dengan misi dan visi Provinsi Kepulauan bangka belitung. Semoga terwujudnya Provinsi Babel yang sejahtera, damai dan makmur.(****)


Tulisan/Opini ini pernah di Muat di Harian Media Rakyatpos pada tanggal 04 Juni 2018

Penulis: 
Adi Tri Saputra
Sumber: 
Diskominfo

Artikel

24/07/2018 | Utari Marisa Fitri (Humas Sekretariat DPRD Prov Babel)
16/07/2018 | Diskominfo
04/05/2016 | Muhammad Irwan Effendi, ST, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

ArtikelPer Kategori