Mewujudkan Pembangunan Babel Lebih Merata Melalui Perda RZWP3K

Oleh: Adi Tri Saputra
Pranata Humas Diskominfo Prov. Kep. Babel/ Anggota Pemuda Pancasila Prov. Kep. Babel


Kekayaan sumber daya alam negara Indonesia sepertinya tak akan habis hingga dunia kiamat, pemanfaatan akan sumberdaya alam kian merebak tanpa memperdulikan akan arti penting kelestarian lingkungan tanpa memperhatikan hak dan kewajiban yang dilandasi akan kepentingan demi kesejahteraan bersama. Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki merupakan suatu anugerah sang pencipta bagi rakyat Indonesia yang sudah selayaknya bisa menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam beserta isinya.

Terbukti kekayaan sumber daya alam Indonesia jika dilihat jumlah pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004, indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 buah. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama.

Saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang gencar-gencarnya melakukan penetapan perancangan peraturan daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Kenapa pentingnya ditetapkan perda RZWP3K, tentunya dengan adanya perda zonasi akan menjadi suatu panduan dan pedoman serta acuan bagi daerah kepulauan untuk sebagai dasar aturan hukum dalam pembagian tata ruang yang ada di daerah pesisir dan pulau kecil lingkungan laut. Kekayaan sumber daya yang ada di laut dan daratan harus dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga begitu pentingnya peran Perda Zonasi dalam pengelolaan keberlangsungan lingkungan pulau daratan, pesisir dan laut tersebut bagi daerah Kepulauan Bangka Belitung. Menurut kamus bahasa indonesia (KBBI) Zonasi ialah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai denganfungsi dan tujuan pengelolaan.

RZWP3K adalah salah satu upaya dalam melaksanakan lima misi pembangunan kelautan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu: Pertama, menjaga dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan wilayah pesisir agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung sistem kehidupan. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan nasional dan pengamanan kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keempat, meningkatkan pembangunan kelautan secara terpadu, termasuk pengembangan iptek kelautan. Kelima, mengembangkan industri kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi Kepulauan yang ada di indonesia, dengan jumlah Pulau sebanyak 950 Pulau, 331 pulau sudah memiliki nama, dan sebanyak 639 belum memiliki nama.

Tak bisa dipungkiri negeri yang kaya akan sumber daya alam, dan sumber daya mineral. Untuk itu, keberadan rancangan Perda RZWP3K perlu dibahas dan dikaji dengan proporsional dan profesional, sehingga tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari dan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi telah melakukan konsultasi publik dokumen awal penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) pada bulan november 2017 yang lalu dan menyampaikan enam point Penetapan Perda RZWP3K yang bertujuan, yaitu: Pertama, Meningkatkan peran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional yang berketahanan bencana. Kedua, Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan gugus kepulauan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar pulau atau kepulauan.

Ketiga, mengedepankan kepentingan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional dalam pengelolaan wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Keempat, Mendorong provinsi agar mampu mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas fiskal. Kelima, Memacu pemenuhan produksi dalam negeri dan ketahanan pangan berbasis kelautan dan perikanan.Keenam, Mendorong provinsi dalam meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana pesisir.

Peraturan Daerah ( Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yakni Gubernur atau Bupati/Walikota. Peraturan Daerah terdiri atas, Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan amanat dari 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ketiga Undang-Undang tersebut mengamanatkan pentingnya penyusunan RZWP-3-K yang kemudian akan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keterkaitan antara Zonasi dengan Lingkungan, Pariwisata, perekonomian dan Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tentunya akan saling berkaitan sehingga pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaaanya harus selalu seiring sejalan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tentunya akan selalu bersinggungan dengan yang namanya Lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas eksplorasi sumberdaya alam yang tidak tersistem dan dikelola dengan baik dan tidak ramah lingkungan akan menjadi suatu malapetaka bagi kehidupan disekitar. Berbagai perkembangan pandagan serta pemahaman publik akan dampak terbesar dialami lingkungan pesisir dan laut akan keberadaan aktivitas ekplorasi pertambangan timah di laut yakni semakin berkurangnya ekosistem terumbu karang, habitat ikan semakin menurun, hasil tangkap nelayan pun tentunya semakin berkurang karena diakibatkan tingkat kekeruhan air, kerusakan terumbu karang yang semakin meningkat akibat limbah buangan hasil ekplorasi aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Sehingga aktivitas ekplorasi pertambangan mengakibatkan terjadinya pro dan kontra dikalangan masyarakat bangka belitung. Masyarakat yang Peduli akan lingkungan dan pariwisata tentunya akan selalu bertentangan dengan aktivitas pertambangan tersebut, tentunya masyrakat yang berprofesi bahkan bergantung hidup akan pertambangan akan selalu pro/mendukung aktivitas yang terjadi.

Jika kita lihat permasalahan yang kian berkembang terjadi di antara dua sisi yang berbeda antara yang pro dan kontra, maka disinilah pentingnya Perda zonasi yang merupakan sebagai acuan, panduan serta pedoman masyarakat yang ada di kepulauan sehingga terbangunnya sistem yang terintegrasi dengan baik dalam pengelolaan, pemanfataan dan pelestariannya. Jika kita mengacu pada Undang-Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Seperti yang terdapat dalam uu no 32 tahun 2009 bab 1 pasal 1, bahwa, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Pertambangan yang terjadi saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni ekplorasi tambang darat maupun laut. Sejak puluhan tahun yang lalu bahkan ratusan tahun yang lalu aktivitas pertambangan timah baik telah melahirkan aktivitas penambangan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) dan tambang inkonvesional (TI) Rajuk secara besar -besaran. Sehingga hal ini kian terus mengakibatkan polemik yang hingga saat ini terus menjadi bahan perguncingan di tengah masyarakat bangka belitung. Pro dan kontra terus terjadi.

Jika ditelusuri secara mendalam bahwa aktivitas ekplorasi KIP dan TI Rajuk yang ada telah lama terjadi, tanpa bisa dipungkiri bahwa PT. Timah selaku Badan usaha milik negara (BUMN) merupakan pelopor terbesar aktivitas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil produksi biji timah yang dilakukan PT. Timah termasuk salah satu penyumbang devisa terbesar negara indonesia. Seiring waktu kemajuan teknologi, melihat begitu besarnya peluang yang ada di babel terhadap sektor pertambangan, semenjak belasan tahun yang lalu aktivitas pertambangan baik di laut maupun di darat telah membuka peluang masyarakat berbondong-bondong beralih profesi yang dulunya hampir sebagian masyarakat babel adalah sebagai petani dan nelayan secara perlahan beralih profesi mulai menekuni profesi sebagai penambang biji timah semi tradisional. Kenapa Penulis katakan semi tradisional, karena penggunaan teknologi penambangan TI Rajuk dilaut tidaklah secanggih KIP PT.Timah.

Namun, seiring waktu keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) pun yang dimiliki para pengusaha atau pemilik modal besar yang kian meningkat. Sehingga Penambangan yang dilakukan secara massif terus terjadi hampir di seluruh wilayah yang ada di babel. Lain dulu lain sekarang, semenjak terjadinya penambangan secara massif yang dilakukan masyarakat, pengusaha/pemilik modal dan PT. Timah seakan kian menuai kecaman dari masyarakat yang bukan berprofesi sebagai penambang timah. Berbagai pertentangan terus bergulir ditengah kehidupan masyarakat Babel, Legalitas Perizinan pertambangan dan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar diakibatkan beroperasinya KIP terus bergema di tengah kekisruhan masyarakat.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari enam kabupaten, dan kota pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi, tentunya di setiap wilayah baik disetiap kabupaten yang ada mempunyai karakteristik potensi alam yang berbeda dan budaya masyarakat yang berbeda. Keunggulan potensi yang dimiliki setiap daerah baik kabupaten maupun kota pangkalpinang tentunya pemanfataan potensi yang ada harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berbagai keunggulan potensi diantara tiap daerah inilah yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan pemetaan atau pembagian wilayah sebagai pemanfaatan pemberdayaan sumberdaya alam yang ada di setiap daerah tersebut.

Tentunya hal ini harus didukung dengan karakteristik masyarakat setempat dan seluruh stakeholder serta pemangku kepentingan sehingga akan berjalan dengan baik. Dimulai dari pemetaan potensi daerah, jumlah penduduk setempat, tingkat perekonomian, karakteristik penduduk, profesi penduduk setempat, serta kondisi wilyah serta lingkungan di sekitar. Jika kita berbicara masalah antara pertambangan dengan lingkungan tentunya tak kan pernah terselesaikan, namun saat ini bagaimana keselarasan antara Pertambangan dengan lingkungan bisa berjalan seiring tanpa ada yang dirugikan. Jika disuatu daerah tersebut potensi yang dimiliki yang paling menonjol yaitu pariwisata pantai dengan jumlah penduduk berprofesi sebagai nelayan lebih banyak dan masyarakatnya pun menolak adanya pertambangan maka bersama-sama harus dikelola dengan baik tanpa ada aktivitas pertambangan, Namun, tidak semua wilayah provinsi kepulauan bangka belitung tingkat potensi wisata pantainya yang menjadi potensi unggulan daerah tersebut.

Sudah selayaknya sumberdaya alam yang ada bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga terbangunnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jika kita bercermin pada masa kejayaan pertambangan timah sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu, pertambangan timah di Babel ternyata berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Babel, terbukti, berbagai investasi pun berbondong-bondong ke negeri yang kaya akan timah, pembangunan pabrik pengolahan biji timah yang dikenal dengan nama Smelter kian menjamur di Babel, Smelter yang dikelola oleh pihak swasta terus tumbuh sehingga terbukanya peluang lapangan kerja dibabel pun semakin meningkat.

Masyarakat penambang pun semakin merasa diuntungkan dengan kehadiran pabrik smelter, karena hasil tambang rakyat babel banyak dijual ke pabrik smelter tersebut. Bergulirnya waktu tanpa kita sadari bahwa selain biji timah, Babel memiliki belasan mineral ikutan timah yang secara tidak langsung akan bernilai sangat ekonomis selevel biji timah bahkan melebihi nilai ekonomis timah itu sendiri.

Maka, tak bisa kita pungkiri keberadaan akan aktivitas timah dan mineral ikutan timah berdampak sangat kuat terhadap keberlangsungan roda perekonomian Babel. Namun harus ditunjang dengan etika pemanfaataan dan pengolahan serta ekplorasi tambang timah yang tersistem dan tersentralisasi serta terpadu dalam satu pintu sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Mari kita Kelola Sumber daya Alam dengan tidak melupakan arti penting ramah lingkungan, serta ikut serta melestarikan dan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan yang telah dilakukan ekplorasi penambangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, demi kesejahteraan bersama dan kemashalatan masyarakat Babel.

Mari bersama menjalin hubungan yang harmonis, terciptanya tranparansi dan saling bersinergi bahu membahu bersama membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercinta, baik antara para pemangku kepentingan, pengusaha/pemilik modal/investor, Pertambangan rakyat, instansi terkait, Pemuda serta seluruh stakeholder maupun masyarakat Babel.

Semoga dengan hadirnya nanti Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mewujudkan pembangunan Babel yang lebih merata, makmur, adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Babel demi mewujudkan cita – cita bersama. Amin.(****).

 

 

Tulisan ini Pernah Dimuat Di Rakyatpos pada tanggal 25 juni 2018

Penulis: 
Adi Tri Saputra Pranata Humas Diskominfo Pemprov Babel
Sumber: 
Diskominfo

ArtikelPer Kategori