LKPj Pelaksanaan APBD tahun 2008 Disetujui Dewan

diskominfo (Tue, 25 Aug 2009 at 12:48)

Pangkalpinang - Lima fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008. Penyampaian pendapat akhir Fraksi PDIP, Golkar, PBB, PPP dan Fraksi Kerakyatan tersebut dilakukan

Saat menyampaikan sambutan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali mengatakan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008 merupakan kewajiban gubernur kepada DPRD dalam rangka melaksanakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ini merupakan gambaran atas realisasi terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada berbagai kegiatan pembangunan serta mencerminkan kinerja keuangan selama tahun anggaran 2008.

"Beberapa hari lalu, komisi-komisi dan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pembahasan terhadap Reperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tersebut dan telah melaksanakan dengar pendapat dan meminta penjelasan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan mitra kerja komisi yang bersangkutan," jelas Gubernur, Selasa 25 Agustus 2009.

Panitia anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan rapat pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi. Gubernur menjelaskan, walaupun pembahasan tersebut berlangsung alot dan telah melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri dan pewakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) RI di Bangka Belitung, secara umum dapat menyetujui laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008 ini.

"Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas pembahasan yang telah dilakukan tersebut. Semua masukan maupun kritikan yang telah disampaikan akan kami perhatikan guna perbaikan-perbaikan pada tahun yang akan datang," kata Gubernur.

Terhadap kekurangan-kekurangan dan kelemahan dalam melakukan pengelolaan keuangan baik bersifat administratif maupun teknis yang menjadi catatan setiap fraksi di DPRD, akan dijadikan bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Gubernur menambahkan, hal tersebut guna memperbaiki kekurangan-kekurangan terhadap pengelolaan keuangan daerah di masa selanjutnya. Mengenai temuan-temuan BPK terhadap laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2008 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan, secara bertahap akan diselesaikan.

"Kita harapkan pada tahun-tahun yang akan datang penilaian terhadap opini yang diberikan oleh BPK dapat meningkat sebagaimana yang kita harapkan bersama," jelasnya.

Gubernur menjelaskan, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2008 sebesar Rp 315.465.869.780 tersebut secara keseluruhan telah dialokasikan untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009 yaitu Rp 191.877.205.756. Sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam anggaran mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2009 sebagaimana yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

"Saya ingin menyamaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD provinsi periode 2004-2009 yang sebentar lagi akan mengakhiri masa baktinya. Selama ini telah bekerja sama dan memberikan masukan maupun kritikan, terutama khusus dalam pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada SKPD dan TAPD yang telah menyusun laporan pertanggung jawaban, sehingga dapat disetujui anggota DPRD," ucap Gubernur.(diskominfo babel)