Lima Fraksi Menerima LKPj Gubernur

Diskominfo Babel (Thu, 30 Apr 2009 at 15:13)

PANGKALPINANG - Lima fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2008. Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna Dewan, di Ruang Utama Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/4).

Kendati menerima/menyetujui LKPj, sejumlah masukan disampaikan fraksi kepada gubernur untuk ditindaklanjuti. Sukardi Idris, Juru Bicara Fraksi PBB DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, laporan yang disampaikan gubernur sudah cukup lengkap dan jelas. Diharapkan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Bangka Belitung, jangan sampai masyarakat miskin menjadi ketergantungan.

Sedangkan untuk penyediaan sarana dan prasarana medis, Fraksi PBB mengusulkan agar pemerintah segera memenuhi segala kebutuhan guna menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, sudah seharusnya terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Mengenai pelaksanaan program di bidang pendidikan sudah menunjukan ada kemajuan.

"Untuk memberdayakan masyarakat, yang sangat dibutuhkan meningkatkan keterampilan dasar. Pemerintah juga hendaknya memikirkan mengenai pengadaan air bersih. Selama ini kami lihat masih terdapat hambatan dalam peningkatan sarana dan prasarana air bersih tersebut," jelasnya saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Di sektor perkebunan, pemerintah diminta meningkatkan pemberian bantuan bibit. Namun pemberian bibit tersebut harus dilakukan secara merata. Dijelaskannya, dengan program yang dilaksanakan pemerintah setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti masalah pelaksanaan program pemerintah. Syamsuhardi Syamsudin, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, ketika menyampaikan pendapat akhir fraksi menilai, dalam melaksanakan program pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang berani mengambil langkah yang tepat dan akurat. Sedangkan dalam pelaksanaan proyek untuk anggaran  kemarin, sudah menunjukan ke arah yang lebih baik, namun diharapkan lebih meningkatkan pengawasan.

"Pengawasan proyek dilakukan dengan ketat," tegasnya.

Mengenai program pariwisata, dikatakannya, telah menunjukan peningkatan. Tak kalah penting yang mesti diperhatikan, yaitu melakukan penataan di sektor pertambangan dengan melakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Fraksi Kerakyatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Juru Bicara, Ridwan Thalib lebih banyak menyoroti persoalan kinerja SKPD yang masih belum sempurna. Dalam bidang pendidikan, pengelolaan dana BOS harus lebih baik, sehingga tidak menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sedangkan di bidang infrastruktur, diharapkan fraksi ini, dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk menunjang terwujudnya Archi Pelago 2010, pemerintah bisa memperbanyak program pariwisata.

Hal senada disampaikan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Zulkarnain Syamsudin, Juru Bicara Fraksi Golkar ini sempat memberi masukan kepada pemerintah provinsi dalam hal penyelesaikan persoalan Pulau Tujuh yang menjadi rebutan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau. Sebab sampai sekarang Fraksi Golkar belum melihat solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Disarankannya, ada baiknya pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasukkan ke dalam peta. Sebab selama ini masih ada pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum masuk dalam peta Bangka Belitung, termasuk Pulau Tujuh.

"Ada baiknya peta diubah. Pulau-pulau yang tidak terdata dimasukan," jelasnya.

Sementara Eka Mulya Putra, Juru Bicara Fraksi PPP saat menyampaikan pendapat akhir fraksi mengatakan, pemerintah harus lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga SDM yang ada di Bangka Belitung mempunyai daya saing dalam dunia pekerjaan.

Dalam pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah, fraksi ini menyarankan agar dibuat kategori yang jelas, terutama untuk penerima bantuan tersebut. Sebab selama ini kategori tersebut tidak jelas, karena program ini pada dasarnya untuk mensejahterahkan masyarakat.

Menanggapi sejumlah masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menindaklanjutinya dan memberi koreksi kepada SKPD di lingkungan Pemprov.

Namun menurut Gubernur, dibandingkan dengan beberapa provinsi baru lainnya di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup maju dan dapat dibanggakan. Dalam pengentasan kemiskinan, Bangka Belitung bisa menduduki posisi ke 5 terbaik se Indonesia.

Usulan Fraksi Golkar mengenai menambah gambar pulau-pulau di peta wilayah Bangka Belitung, ditanggapi Gubernur dengan positif. Gubernur sangat setuju, sebab memang pulau kecil di Bangka Belitung masih banyak yang belum terdata di peta wilayah.

"Sedangkan dalam bidang pembangunan, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab pemerintah kabupaten/kota juga berperan dalam bidang pembangunan," jelasnya. (diskominfo babel)