Hari Disabilitas Internasional Indonesia Ramah Disabilitas

Hari Disabilitas Internasional (HDI) diperingati pada tanggal 3 Desember. Semaraknya di Indonesia sudah terasa dengan perayaan yang dilaksanakan di berbagai penjuru dunia. Tahun ini, Indonesia terutama oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta sudah mulai menyemarakkan momentum ini. Peringatan ini sebagai momentum untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Kali ini tema yang diangkat adalah Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. Istilah inklusi bagi beberapa orang memang masih terasa asing walaupun istilah ini sudah sering digunakan dalam ranah sosial. Inklusi yang berarti ketercakupan/ keterlibatan mengandung makna bahwa masyarakat hendaknya melibatkan penyandang disabilitas untuk perpartisipasi dalam segala aspek kehidupan.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapat kesempatan berpartisipasi dan berinklusi di segala aspek kehidupan (Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 110 ayat 2(b)). Perlindungan hak penyandang disabilitas ini telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016, bahkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah disahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dukungan terhadap penyandang disabilitas  merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yakni penciptaan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat (kemensos.go.id). Namun, masyarakat dan pemerintah nyatanya memang masih menaruh kepedulian yang kurang bagi penyandang disabilitas. Fasilitas umum masih dirasa kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Misalnya undakan yang tidak mendukung laju kursi roda, atau ramp yang justru terlalu curam sehingga keselamatan pengguna kursi roda dirasa berisiko. Itu baru fasilitas untuk penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda. Belum lagi penyandang disabilitas lainnya seperti, rungu wicara dan netra ketika harus berurusan dengan lingkungan sekitar yang masih baru. Beberapa dari kita bahkan memilih untuk mengindar dari mereka.

Beragam jenis disabilitas terkadang masih terasa asing bagi banyak orang. Beberapa orang hanya mengetahui bahwa penyandang disabilitas berarti ketidaksempurnaan fisiknya saja. Menurut undang-undang Nomor 8 tahun 2016, disebutkan bahwa disabilitas terdapat empat ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas mental.

Yang dimaksud penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Yang dimaksud penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. Sedangkan, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Dan jika seseorang mengalami beberapa disabilitas sekaligus maka ia bisa disebut penyandang disabilitas ganda atau multi.

Mengetahui ragam disabilitas ini dapat membantu kita untuk berempati dan menaruh kepedulian dengan cara yang tepat bagi para penyandang disabilitas. Mewujudkan cita-cita bangsa yang sudah dimaktubkan dalam undang-undang tersebut memang bukanlah perkara mudah. Namun, ketika masyarakat dan pemerintah bersinergi dan menyadari tanggung jawabnya masing-masing pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan, namun tetap harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Adanya formasi khusus bagi penyandang disabilitas dalam momen tes CPNS lalu menjadi kabar gembira bagi mereka. Selain itu, dalam peringatan HDI tahun ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia meluncurkan kartu penyandang disabilitas. Kartu ini rencananya dapat digunakan untuk mendata jenis disabilitas para penyandangnya. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pun akan bisa dihitung menggunakan kartu tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah nanti akan mengintegrasikan Kartu Penyandang Disabilitas dengan dengan fasilitas publik untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Bahkan, rencananya kartu tersebut akan dapat digunakan juga untuk memperoleh potongan harga di toko ritel. Selain itu, pada tahun 2019 ditargetkan semua manfaat tersebut bisa direalisasikan. Untuk mewujudkan tersebut, Kementerian Sosial RI melaksanakan MoU dengan beberapa pihak swasta dan BUMN.

Hal yang perlu untuk selalu kita ingat adalah bahwa Penyandang Disabilitas sama seperti kita pada umumnya. Bila kita mengingat lagi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas, maka kita yang sekarang “normal”, tanpa disabilitas bisa saja suatu waktu menjadi penyandang disabilitas, sehingga sepatutnyalah kita memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana mestinya mereka harus diperlakukan. Kesadaran ini akan dapat mendorong terwujudnya satu lagi cita-cita bangsa ini, yaitu Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas.

Tulisan ini sudah pernah dimuat di Harian Bangka Pos tanggal 5 Desember 2018

Penulis: 
Dwi Ratna Laksitasari, S.Psi (Pekerja Sosial Ahli Pertama ) | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: 
Dinas Kominfo