Empat Pasang Peserta Pilgub Adu Konsep Memimpin

Diskominfo (Mon, 20 Feb 2012 at 10:32)

Pangkalpinang - Empat pasang calon peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2012 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adu konsep memimpin dalam acara Debat Politik di Novotel Pangkalpinang, Minggu 19 Februari 2012. Hampir semua persoalan hangat terkini di Bangka Belitung terangkat dan dikupas empat pasangan calon dalam debat yang bertajuk Pemilukada Babel Damai tersebut.

Sebagaimana diketahui, terdapat sempat pasang peserta yang akan memperebutan kursi Babel 1 di antaranya, Zulkarnain Karim-Darmansyah Husein, Hudarni Rani-Justiar Noer, Eko Maulana Ali-Rustam Effendi dan pasangan Yusron Izha-Yusroni Yazid. Bertindak sebagai panelis kegiatan debat politik kali ini yaitu, Bustanul Arifil, Guru Besar Univ Lampung.

Kendati mendapatkan pertanyaan tajam dari pembawa acara dan panelis, namun semuanya terjawab oleh masing-masing pasangan calon. Saat mendapat pertanyaan bagaimana untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana sektor pariwisata di Bangka Belitung, Darmansyah calon wakil gubernur dari pasangan Zulkarnain, calon gubernur dengan nomor urut pemilihan 1 mengatakan, di bidang perhubungan harus terus berupaya meningkatkan aksesbilitas pariwisata baik yang ada di Belitung maupun di Bangka.

Selain itu, jelas Darmansyah, pemerintah juga harus memikirkan akomodasi untuk mendukung kegiatan pariwisata ini dengan cara mengundang investor. Dalam hal ini, investor diberi kemudahan untuk berinvestasi. Contohnya yang ada di Belitung, saat ini sudah dibuat koridor pariwisata dengan panjang 15 kilometer. Koridor tersebut diperuntukan bagi investor untuk berinvestasi di bidang akomodasi.

"Kita akan terus berupaya untuk memperkaya objek wisata, sehingga wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di Bangka Belitung. Namun yang paling penting adalah, masyarakat harus disiapkan menjadi masyarakat pariwisata. Roh ini harus ditiupkan, jika tidak akan berkembang sektor wisata itu," jelasnya.

Sementara itu, panelis mempertanyakan kepada pasangan Hudarni Rani-Justiar Noer mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mereklamasi bekas-bekas tambang agar bermanfaat bagi masyarakat. Hudarni, calon gubernur dengan nomor urut 2 ini mengatakan, harus dipahami reklamasi menjadi tugas dan kewajiban penambang. Biasanya ada jaminan reklamasi yang dititipkan kepada pemerintah. Jadi yang harus dipahami, reklamasi bukannya mengembalikan lahan yang sudah ditambang seperti semula.

"Sebab reklamasi yaitu, pemanfaatan lahan disesuaikan dengan peruntukkannya. Bisa saja kolong-kolong yang ada dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Mengenai persoalan ini semua, harusnya dilakukan saat pemerintah mengeluarkan perizinan. Selain itu jangan memberikan izin secara sembarangan. Jangan lokasi yang tidak ada timahnya, dikeluarkan izin tambangnya. Dalam pengeluaran izin harus ada proses," kata Hudarni.

Justiar menambahkan, pemulihan lahan-lahan yang telah tergerus oleh aktivitas pertambangan harus segera dilakukan. Jika melaksanakan aktivitas pertambangan dengan koordinat yang telah ditentukan, semua persoalan pertambangan akan terpecahkan. "Reklamasi juga akan berjalan," tegasnya optimis.

Sedangkan Eko Maulana Ali calon gubernur nomor urut 3 menjawab pertanyaan panelis mengenai penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai yang bersih dari KKN di seluruh kabupaten, serta upaya untuk memperjelas karir pegawai negeri. Dikatakan Eko, dipahami SDM di provinsi masih relatif rendah dibandingkan dengan yang diharapkan. Oleh semua itu harus terus menjalani kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, dan kerjasama antara pemerintah dan lembaga pendidikan harus transparan.

"Kami yakin dengan yang telah kami lakukan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dapat menghindari terjadi KKN dalam perekrutan pegawai," katanya.

Sedangkan untuk menempatkan pegawai dengan proporsional sesuai dengan bidangnya, jelasnya, memang untuk sementara ini masih sulit menentukan pegawai yang mempunyai kapasitas atau tidak. Kendati demikian, upaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai terus dilakukan yakni, dengan cara memberikan kesempatan menuntut ilmu secara formal maupun non formal. Kalau yang formal tentunya melalui lembaga pendidikan, dengan cara menyekolahkan pegawai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Untuk pendidikan yang sifatnya informal, pegawai diikutsertakan dalam kegiatan seminar, penataran dan lain sebagainya untuk peningkatan mutu pegawai tersebut. Jadi masih butuh waktu untuk meningkatkan kapasitas pegawai," tegasnya.  

Keberadaan dan perlindungan terhadap nelayan sempat menjadi pertanyaan panelis. Menjawab itu, Yusron calon gubernur dengan no urut pemilihan 4 menjelaskan, sebagai pemerintah harus dapat mengantisipasi persoalan pencurian ikan di laut Bangka Belitung oleh nelayan dari luar seperti Negara Yanmar, Thailand dan nelayan dari negara asing lainnya. Sejauh ini masalah kelautan masih menjadi masalah utama, sehingga harus ada tindakan tegas untuk menanganinya.

"Dengan bekerja sama dengan TNI, kita bisa menenggelamkan kapal-kapal nelayan luar yang mencuri ikan di perairan Bangka Belitung. Sikap tegasnya diharapkan dapat membuat jera nelayan luar mencuri ikan di perairan Bangka Belitung," jelasnya.

Berbicara mengenai PLTN, Yusron mengatakan, akan melihat aspirasi masyarakat. Selama ini banyak masyarakat yang melakukan penolakkan terhadap rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. "Jadi dengan menyerap aspirasi masyarakat tersebut, tentunya dapat  menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengembangkan PLTN di Bangka Belitung," ungkapnya.(tim media center)