Desakan Dari Kementerian, Polda Babel Gelar Rakor Penghijauan Pasca Tambang Dengan Pemilik Smelter

PANGKALPINANG - Polda Kepulauan Bangka Belitung hari ini, Kamis (16/3/2017) menggelar rapat koordinasi dalam rangka penghijauan kawasan pasca kegiatan tambang yang berlangsung di Rupattama Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat dibuka oleh Kapolda Anton Wahono, dan turut dihadiri oleh Dir Reskrimsus, Dirbinmas, serta pejabat utama Polda Babel, dan pemilik smelter yang ada di Bangka Belitung.

Dalam sambutannya, Anton wahono menyampaikan pentingnya diadakan rakor ini karena desakan selama 4 (empat) bulan ini kepada pihaknya. "Rapat ini saya laksanakan karena selama 4 bulan terakhir ini terdapat desakan dari kementerian terhadap reklamasi di babel, dan adanya sentilan bahwa lahan bangka belitung rusak berat," terangnya.

Tujuan dilaksanakan program ini agar Babel tidak selalu disinggung mengenai reklamasi pasca tambang, dan mengajak pemilik tambang agar tidak selalu mau menjadi bahan cemoohan.

Kapolda juga menyampaikan rasa simpatinya terhadap tidak adanya reklamasi pasca tambang, walaupun smelter sudah menyerahkan dana jaminan untuk dilakukannya reklamasi. Tidak hanya itu, Ia juga mengatakan defisit di Babel sangat tinggi karena sembako masih didatangkan dari luar daerah.

"Nah, di sini peran penting dari reklamasi lahan pasca tambang. Jadi masyarakat bisa menggunakan lahan tersebut untuk bercocok tanam" ujarnya.

Ia juga menyatakan pentingnya kerjasama antara pemilik tambang dengan Polda sebagai pengayom bagi masyarakat. Dan Pengawas reklamasi ini nantinya Babinkamtibmas di seluruh wilayah kerja di kabupaten/kota yang melaksanakan reklamasi lahan pasca ditambang oleh smelter swasta tersebut.

Ia berharap proses reklamasi itu dapat berjalan tertib dan bersifat membangun. Apabila smelter berkenan mengurus IUP seperti PT Timah, pihaknya akan sangat mendukung sekali. Ia juga berharap kepada para pemilik smelter jujur dalam melaksanakan reklamasi ini.

"Bila kita bandingkan antara Bangka Belitung dengan Kalimantan, rusaknya lahan di Babel lebih sedikit. Dan di Babel, lahannya masih bisa direklamasi dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Di sini kita tidak bekerja sendiri, kita akan menggandeng Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian serta Distamben. Bila kita komit, ini akan berkelanjutan. Dan akan diawasi dan oleh Polsek yang merupakan perpanjangan tangan dari polda. Dan akan ditinjau oleh menteri BUMN dan Menhut. Dan intinya adalah dari rakyat untuk rakyat," jelasnya.

Mekanismenya setelah Polda rapat dengan pihak Distamben. Nantinya akan dilihat dari IUP para smelter. Dari sini pembagiannya bisa dilakukan. Dan dilihat juga dari persentase ekspor timah dari smelter. Nanti akan dibagi seadil-adilnya.
Sedangkan Kombes Pol Mukti Juharsa, selaku Dir Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung mengatakan reklamasi ini harus dilakukan.

"Tugas Polda di sini adalah sebagai pengajak dan pengawas. Kita bekerjasama dengan Babinkamtibmas di seluruh Bangka Belitung. Dan disini smelter harus melakukan reklamasi dan revegetasi lahan. Tujuannya agar eks lahan tambang itu dapat menjadi lahan yang produktif, dengan target penanaman cabe dan jagung, peternakan seperti kambing dan sapi, serta tambak ikan. Dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan serta menjaga kelestarian makhluk hidup" ujarnya.

Mukti menambahkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan meninjau lahan-lahan pasca tambang yang dilakukan oleh pihak smelter swasta.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky Amelia
Fotografer: 
Rizky Amelia
Editor: 
Noviansyah