Berantas Penyalagunaan Narkoba

Diskominfo (Mon, 24 Aug 2009 at 13:31)

PANGKALPINANG - Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/kota (BNK), Senin 24 Agustus 2009 menggelar rapat koordinasi. Kegiatan yang digelar di Hotel Bumi Asih kali ini mengangkat tema 'Akselerasi Pembentukan BNP dan BNK/kota menuju Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2009'.

Saat membuka kegiatan, Syamsuddin Basari, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang juga menjabat sebagai Ketua BNP Bangka Belitung mengatakan, narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan, sehingga banyak orang yang terlibat melakukan bisnis ini. Untuk itu, guna memangkas peredaran narkoba di Bangka Belitung perlu melibatkan semua pihak.

"Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah pemberantasan jaringan narkoba. Peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan, malah saat ini Indonesia telah menjadi negara yang memproduksi narkoba," jelas Wagub, Senin 24 Agustus 2009.

Tujuan pembangunan Negara Indonesia integral dengan pembangunan kesehatan. Wagub menjelaskan, untuk itu perlu dilakukan peningkatan upaya kesehatan dengan menghindari penyalahgunaan narkoba. Masalah narkoba sudah menjadi persoalan negara, dan menjadi tanggung jawab Badan Narkotika untuk memberdayakan sumber daya  manusia  yang ada untuk memberantas peredaran narkoba.

"Diharapkan Indonesia di tahun 2015 nanti, terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba," jelasnya.

Sri Mulyati pemateri dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara pada kesempatan ini mengatakan, semua pihak harus peduli terhadap peredaran narkoba. Saat ini banyak anak-anak yang menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan survei, dari jumlah pengguna narkoba di Indonesia terdapat sekitar 15 persen pengguna dari kalangan remaja.

"Kita harus bersatu padu mencegah masuknya narkoba. Selain itu perlu dilakukan percepatan untuk pembentukan BNP dan BNK," jelasnya.

Sementara Izudin, pemateri dari Depdagri menjelaskan, masyarakat dapat memberikan laporan mengenai adanya penyalagunaan narkoba. Di daerah sangat perlu dibentuk Badan Narkotika Provinsi/kabupaten/kota. Untuk pembentukan badan ini telah diatur undang-undang dan mengenai SDM untuk mengisi posisi di badan tersebut dapat melibatkan PNS yang ada di daerah.

"Dengan adanya badan tersebut diharapkan dapat menekan dan mengantisipasi peredaran narkoba," ungkapnya.

Sementara Kadar, pemateri dari  Badan Narkotika Nasional mengatakan, terdapat sekitar 41 orang meninggal dunia dalam sehari karena penyalagunaan narkoba. Saat ini badan yang menangani masalah ini belum dapat menunjukan kerja yang maksimal, sehingga penyalagunaan narkoba terus terjadi.

Ia menambahkan, saat ini Bangka Belitung menempati urutan ke 6 daerah rawan perdagangan gelap narkoba, sedangkan urutan 1 ditempati DKI Jakarta. Sementara data konsumsi penyalagunaan narkoba, daerah Bangka Belitung tidak masuk dalam urutan wilayah 10 besar.

Terdapat kebijakan nasional P4GN di antaranya 1, menjadikan masyarakat imun (menolak peredaran/penyalagunaan narkoba), 2 menyembuhkan korban narkoba dan 3 terus menerus memberantas jaringan sindikat narkotika.

"Sedangkan strategi nasional P4GN di antaranya pertama, kampanye narkoba, yang kedua membuat korban sembuh meningkat dan korban relapse berkurang. Untuk strategi yang ketiga, mengungkap jaringan sindikat narkoba meningkat," jelasnya.(diskominfo babel)